Aduan Sapamas Karanganyar
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Aduan tersebut sudah ditindaklanjuti pihak terkait. Balasan pengadu: terima kasih sudah di tindak lanjuti... dan baru saja.. pihak sekolah bersedia membuatkan surat keterangan yang kami butuhkan, mohon dinas terkait untuk berkabar dan mengijinkan pihak sekolah membuatkan surat keterangan nilai dari kelas 1 s/d kelas 6. terima kasih..
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Baik Terimakasih masukannya "Pengerjaan pembangunan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan sepenuhnya menyesuaikan segala ketentuan, standar teknis, serta peraturan yang berlaku. Kami jamin semua tahapan dikerjakan sesuai prosedur agar hasilnya maksimal dan sah sesuai aturan."
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
siaap kak .. terimakasih . sementara sudah kami sampaikan ke korwil juga untuk ditindaklanjuti
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Terima kasih atas pertanyaan dan kepeduliannya terhadap keberadaan sekolah negeri di Kabupaten Karanganyar. Terkait adanya beberapa SD Negeri yang dilakukan penggabungan (regrouping), perlu kami sampaikan bahwa kebijakan tersebut pada prinsipnya tidak semata-mata didasarkan pada rencana pemanfaatan atau perluasan lahan untuk tujuan tertentu. Regrouping merupakan bagian dari penataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di lapangan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain: 1. Efisiensi dan ketersediaan tenaga pendidik. Jumlah siswa yang semakin sedikit di beberapa sekolah tidak sebanding dengan kebutuhan dan ketersediaan guru. Regrouping dapat menjadi salah satu upaya untuk menata distribusi dan pemanfaatan tenaga pendidik agar lebih efektif. 2. Jarak sekolah yang berdekatan. Terdapat sekolah-sekolah yang secara geografis lokasinya cukup berdekatan, sementara jumlah peserta didiknya relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penataan satuan pendidikan. 3. Jumlah peserta didik yang terus menurun. Sekolah dengan jumlah siswa yang sangat sedikit perlu dievaluasi agar penyelenggaraan pendidikan tetap efektif, baik dari sisi pembelajaran, sarana prasarana, maupun pembiayaan. 4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah. Penataan dilakukan agar sumber daya pendidikan, termasuk guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan anggaran, dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Selain faktor-faktor tersebut, masih terdapat berbagai pertimbangan lain, seperti perkembangan jumlah penduduk usia sekolah, kondisi dan daya tampung sekolah di wilayah sekitar, akses peserta didik, ketersediaan sarana prasarana, serta kebutuhan penataan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, regrouping bukan berarti sekolah ditutup begitu saja, melainkan merupakan bagian dari kebijakan penataan satuan pendidikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Setiap kebijakan tentunya perlu mempertimbangkan kepentingan peserta didik dan keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pencerahan. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Karanganyar.
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
haloo kak, bisa ke layanan 081390586598
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Terimakasih untuk informasi yang kami terima untuk selanjutnya akan segera kami tindak lanjuti musyawarah dengan orang tua siswa supaya ada kesepakatan antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Besuk kamis 30 Juli 2026 kita undang orang tua murid untuk musyawarah. Tambahanjawaban dari Dinas: Dinas pendidikan dan kebudayaan kab Karanganyar sudah mengeluarkan SK no 400.3/225.2026 pada salah satu pointnya menyebutkan: dilarang mensyaratkan pengadaan seragam, buku, dan pembayaran lainnya dengan SPMB.
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
*TANGGAPAN ATAS ADUAN WALI MURID TERKAIT PENGADAAN SERAGAM BATIK DAN OLAHRAGA SMP Negeri di Kabupaten Karanganyar* Sehubungan dengan adanya aduan dari beberapa wali murid kelas VIII dan IX mengenai pengadaan seragam batik dan olahraga di SMP tsb, bersama ini kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pada tanggal *22 Juli 2026*, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi di Aula SMP *** yang dihadiri oleh perwakilan paguyuban dari masing-masing kelas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi, masukan, serta keluhan wali murid, khususnya terkait pergantian warna seragam batik dan olahraga yang selama ini dinilai sering berubah pada setiap jenjang. 2. Dalam sosialisasi tersebut telah dijelaskan bahwa kepengurusan paguyuban saat ini pada prinsipnya melanjutkan program kerja dari kepengurusan paguyuban sebelumnya. Namun demikian, berbagai keberatan dan masukan dari wali murid telah kami tampung dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program pada periode berikutnya. 3. Menyikapi keberatan wali murid terkait pengadaan seragam baru, kami telah menyampaikan bahwa *pengadaan seragam batik dan kaos olahraga tidak bersifat wajib*. Wali murid yang masih memiliki seragam batik yang layak pakai atau dapat memanfaatkan seragam lungsuran dari kakak kelas/alumni diperkenankan untuk tetap menggunakan seragam tersebut. Bagi wali murid yang tidak berkenan memesan seragam baru, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemesanan. 4. Pengadaan seragam batik dan kaos olahraga dilakukan *berdasarkan permintaan (by request)* dari masing-masing kelas melalui koordinasi paguyuban kelas, sehingga hanya wali murid yang menghendaki pemesanan yang dilayani dalam proses pengadaan. 5. Memang terdapat beberapa wali murid yang telah menerima seragam sesuai pesanan. Akan tetapi, setelah adanya masukan dan penolakan dari sejumlah wali murid, paguyuban telah mengambil langkah dengan *menarik kembali seragam batik yang telah dibagikan* kepada wali murid yang bersedia mengembalikannya, serta *mengembalikan uang sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* sesuai nilai pembayaran atasan batik yang telah dilakukan. 6. Terkait masukan mengenai *kuitansi pembayaran, transparansi harga, dan penyampaian informasi resmi*, kami memahami bahwa hal tersebut menjadi perhatian wali murid. Oleh karena itu, masukan tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi bersama agar ke depan mekanisme administrasi, penyampaian informasi, dan pelaporan pengadaan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, kritik, dan saran yang disampaikan oleh wali murid. Besar harapan kami agar komunikasi antara wali murid, paguyuban, dan pihak sekolah dapat terus terjalin dengan baik sehingga setiap kebijakan maupun program yang dilaksanakan dapat mempertimbangkan kondisi dan kemampuan orang tua/wali siswa secara lebih bijaksana. Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Di tunggu kak baru proses. Dan saat ini proses masih di BKD
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Untuk pencairan tergantung Kemendikdasmen pusat Pak/Bu
Respon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Untuk 17 tidak ada kak